Selain 33 provinsi yang telah ada di Indonesia kini, telah tumbuh
beberapa wacana dan aspirasi masyarakat untuk mendirikan
provinsi-povinsi baru di Indonesia. Pembentukan provinsi baru ini dapat
didasari atas beberapa hal; misalnya kondisi alam dan ekonomi, keadaan
sosial masyarakat, keterkaitan beberapa kabupaten/kota dalam suatu
kesatuan sejarah, suku bangsa dan budaya, dan lain sebagainya.
Alasan paling mengemuka dalam wacana pemekaran daerah adalah sejalan
dengan semangat otonomi daerah; beberapa provinsi dianggap memiliki
wilayah terlalu luas sehingga diperlukan upaya untuk memudahkan
pelayanan administrasi dan pemangkasan birokrasi dari ibukotaprovinsi ke
daerah dengan cara pemekaran, yaitu dengan penyatuan beberapa
kabupaten/kota menjadi provinsi baru.
Kritisi
Meskipun semangat awalnya adalah otonomi daerah dan perbaikan
pelayanan administrasi kepada masyarakat melalui pemangkasan birokrasi
pada tingkat provinsi, beberapa pihak mengkritik pemekaran yang
berlebihan dapat berdampak buruk. Pemekaran yang terlalu jauh dan
berlebihan justru mengakibatkan membengkaknya jumlah pegawai
pemerintahan, semakin banyak jabatan-jabatan tinggi dalam struktur
pemerintahan provinsi dan pemborosan keuangan daerah melalui penambahan
birokrat yang membebani anggaran daerah akibat pembayaran gaji dan
tunjangan. Pemekaran tanpa disertai konsolidasi demokrasi yang utuh dan
matang melalui pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dapat menciptakan
dinasti keluarga elite-elite politik baru yang menguasai provinsi atau
kabupaten bagaikan kerajaan kecil dalam RepublikIndonesia. Selain itu
pemekaran provinsi dengan memisahkan beberapa kabupaten dari provinsi
induk dapat menjadi isu rawan yang dihinggapi sentimen perpecahan; baik
antar suku-bangsa, agama maupun antar-golongan sehingga berpotensi
dampak buruk bagi semangat persatuanIndonesia.
Pembentukan ini haruslah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di
Republik Indonesia. Dibawah ini merupakan wacana bakal calon/daftar nama
kabupaten/Kota yang akan dimekarkan menjadi Provinsi di Indonesia.
Pemekaran dari Provinsi Aceh
Provinsi Aceh Barat Selatan
Provinsi ini Terletak pada Aceh bagian Barat dan Selatan
(daerah Pesisir Pantai Aceh) saat ini. Kabupaten yang mungkin bergabung kedalam Provinsi ini meliputi :
- Kabupaten Aceh Jaya
- Kabupaten Aceh Selatan
- Kabupaten Aceh Barat
- Kabupaten Aceh Barat Daya
- Kabupaten Nagan Raya
- Kabupaten Simeulue.
Provinsi Aceh Leuser Antara
Masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser menginginkan pembentukan
provinsi tersendiri. Kabupaten yang mungkin bergabung kedalam Provinsi ini meliputi :
- Kotamadya Kutacane
- Kabupaten Aceh Tengah
- Kabupaten Aceh Tenggara
- Kabupaten Aceh Singkil
- Kota Subulussalam
- Kabupaten Gayo Lues
- Kabupaten Bener Meriah.
- Kabupaten Tapak tuan
- Kabupaten Lau baleng
Pemekaran Provinsi Sumatera Utara
Provinsi Sumatera Timur
Provinsi ini Terletak pada Sumatera Utara bagian Timur saat ini.
Kabupaten/Kota yang mungkin bergabung kedalam Provinsi ini meliputi :
- Kabupaten Langkat
- Kota Binjai
- Kota Medan
- Kabupaten Karo
- Kabupaten Deli Serdang
- Kabupaten Serdang Bedagai
- Kota Tebingtinggi
- Kabupaten Simalungun
- Kota Pematangsiantar
Provinsi Tapanuli
Provinsi ini Terletak pada Sumatera Utara bagian Barat saat ini.
Kabupaten/Kota yang mungkin bergabung kedalam Provinsi ini meliputi :
- Kota Sibolga
- Kabupaten Tapanuli Tengah
- Kabupaten Tapanuli Utara
- Kabupaten Samosir
- Kabupaten Toba Samosir
- Kabupaten Humbang Hasundutan
- Kabupaten Dairi
Provinsi Nias
Provinsi ini Terletak pada Pulau Nias di Provinsi Sumatera Utara saat
ini. Kabupaten/Kota yang mungkin bergabung kedalam Provinsi ini
meliputi :
- Kota Gunung Sitoli
- Kabupaten Nias
- Kabupaten Nias Barat
- Kabupaten Nias Selatan
- Kabupaten Nias Utara.
Provinsi Asahan Labuhan Batu
Provinsi ini terletak di bekas kabupaten Asahan dan Labuhan Batu di
Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang mungkin bergabung ke dalam
Provinsi ini meliputi:
- Kabupaten Asahan
- Kabupaten Batubara
- Kota Tanjungbalai
- Kabupaten Labuhanbatu
- Kabupaten Labuhanbatu Utara
- Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Provinsi Sumatera Tenggara
Provinsi ini terletak di bekas kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi
Sumatera Utara. Kabupaten yang mungkin bergabung ke dalam Provinsi ini
meliputi:
- Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kabupaten Mandailing Natal
- Kota Padang Sidempuan
- Kabupaten Padang Lawas
- Kabupaten Padang Lawas Utara
- Kabupaten Pantai Barat Mandailing
- Kabupaten Mandailing Angkola
- Kabupaten Sosa Raya
- Kabupaten Batang Toru
- Kota Gunung Tua
- Kabupaten Sosopan
- Kota Sibuhuan
- Kota Panyabungan
Pemekaran Provinsi Riau
Provinsi Riau Indragiri
Meliputi daerah:
- Kabupaten Kuantan Singingi
- Kabupaten Indragiri Hilir
- Kabupaten Indragiri Hulu
Provinsi Riau Pesisir
Provinsi Riau Pesisir meliputi 4 kabupaten dankota, di antaranya:
- Kabupaten Bengkalis
- Kabupaten Rokan Hilir
- Kabupaten Kepulauan Meranti
- Kota Dumai
Dan sebagai calon ibu kotanya adalah antara Dumai,Selatpanjang atau Duri.
Pemekaran Provinsi Kepulauan Riau
Provinsi Natuna Anambas
Provinsi ini meliputi beberapa kepulauan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu :
- Kepulauan Anambas
- Kepulauan Tambelan
- Kepulauan Natuna
- Kepulauan Serasan
- Kepulauan Palmatak
- Kepulauan Jemaja
Pemekaran ini bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Rencanaya apabila provinsi ini
terbentuk, maka ibukota dari provinsi ini adalah Kota Ranai yang
terletak di Kepulauan Natuna.
Pemekaran Provinsi DKI Jakarta
Daerah Khusus IbukotaJakartaMegapolitan
Pemekaran provinsi DKI Jakarta bukanlah memekarkan Jakarta menjadi
beberapa provinsi baru, melainkan perluasan DKI Jakarta; membentuk satu
provinsi baru dengan status Daerah Khusus Ibukota dengan menggabungkan
wilayah-wilayah penyangga di sekitar Jakarta dalam satu kesatuan
administrasi, yaitu Jabodetabek ke dalam Jakarta. Wacana pembentukan
provinsi baru perluasan DKI Jakarta ini disebut Jakarta Megapolitan.
Wacana ini diajukan karena kawasan DKI Jakarta sangat terkait dengan
wilayah sekitarnya dan merupakan satu ekosistem tunggal; sistem Daerah
Aliran Sungai Ciliwung, Cisadane, dan Kali Bekasi. Hal ini terutama
dalam kaitannya dengan tata air, lingkungan hidup, dan tata guna
bangunan dan tanah. Pemisahan dalam tiga provinsi selama ini memperumit
masalah dan mempersulit koordinasi dalam memecahkan masalah demografi
dan lingkungan hidup, misalnya dalam upaya penanggulangan banjir DKI
Jakarta, tata pembuangan sampah, transportasi dan jaringan jalan, akibat
masing-masing provinsi memiliki kepentingan dan agendanya tersendiri.
Kabupaten/kota yang diajukan untuk membentuk DKI Jakarta Megapolitan antara lain:
- Jakarta Pusat
- Jakarta Utara
- Jakarta Barat
- Jakarta Selatan
- Jakarta Timur
- Kepulauan Seribu
Digabungkan dari Provinsi Jawa Barat:
- Kota Bekasi
- Kabupaten Bekasi
- Kota Depok
- Kota Bogor
- Kabupaten Bogor
Digabungkan dari Provinsi Banten:
- Kota Tangerang
- Kabupaten Tangerang
- Kota Tangerang Selatan
Gagasan penyatuan Jakarta Megapolitan lantang disuarakan dan
diwacanakan pemerintah DKI Jakarta, akan tetapi tidak mendapatkan
sambutan yang positif dari provinsi Banten dan Jawa Barat. Hal ini
karena Banten dan Jawa Barat mencurigai itikad DKI Jakarta yang dianggap
hendak mendominasi dengan mengambil alih kabupaten/kota di Bodetabek.
Wacana ini menjadi isu sensitif karena sarat akan kepentingan ekonomi
dan politik. Kabupaten/Kota di sekitarJakartaadalah kawasan industri dan
permukiman yang padat, sumber pajak dan pendapatan asli daerah yang
besar, sehingga baik provinsi Jawa Barat ataupun provinsi Banten enggan
melepaskan kabupaten/kota yang kaya ini. Jika penggabungan Megapolitan
ini terjadi, maka dengan sendirinya wacana pembentukan Provinsi Karawang
Bekasi dibatalkan.
Pemekaran Provinsi Jawa Barat
Provinsi Cirebon
Secara historis kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Cirebon
yang memiliki kebudayaan yang khas, yakni perpaduan kebudayaan Jawa dan
Sunda. Calon ibukota provinsi ini adalah Kota Cirebon. Pada mulanya,
Kabupaten/Kota yang mungkin bergabung adalah:
- Kota Cirebon
- Kabupaten Cirebon
- Kabupaten Indramayu
- Kabupaten Majalengka
- Kabupaten Kuningan
Empat kabupaten dan satu kotaini terletak di pantai bagian utara
Provinsi Jawa Barat bagian timur. Provinsi ini mungkin juga akan
ditambah Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Cirebon Timur (bila dua
kabupaten turut dimekarkan), tetapi dikurangi Kabupaten Majalengka dan
Kabupaten Kuningan. Kecenderungan ini berjalan manakala Pemerintah
Kabupaten Majalengka menolak untuk bergabung dengan rencana pembentukan
Provinsi Cirebon. Juga halnya, Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak ingin
berpisah dari Jawa Barat. Penolakan Kabupaten Majalengka dan Kuningan
ini karena secara kebudayaan kedua kabupaten ini lebih dekat dan condong
dengan kebudayaan Sunda Priangan Timur dibandingkan kebudayaan Cerbonan
pesisir. Keterkaitan Kuningan dan Majalengka lebih dengan kesatuan
Priangan Timur, yang juga mencakup Sumedang, Ciamis, Kota Banjar, dan
Tasikmalaya. Yaitu wilayah historis bekas Kerajaan Galuh.
Provinsi Karawang Bekasi
Munculnya wacana pembentukan Provinsi Karawang Bekasi lebih didasari
alasan ekonomi. Tujuannya adalah untuk sentralisasi industri untuk
kawasan utama perindustrian di Indonesia Barat, membentuk kawasan
industri terpadu. Calon ibukotaprovinsi ini adalah Kota Karawang.
- Kabupaten Karawang
- Kabupaten Bekasi
- Kota Bekasi
- Cikampek
- Cikarang
Kota-kota tersebut adalah kawasan industri terbesar di Indonesiadan
salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Dengan sentralisasi dan
penggabungan tersebut diharapkan perekonomian masyarakat akan semakin
baik.
Provinsi Pasundan
Jika pemekaran provinsi Jawa Barat terjadi, dengan pemisahan Cirebon
dan Karawang, maka tumbuhlah wacana untuk mengganti nama provinsi Jawa
Barat dengan mengembalikannya menjadi Provinsi Pasundan, Tatar Pasundan,
atau Provinsi Priangan. Hal ini untuk mengembalikan identitas asli
kawasan ini sebagai Tatar Pasundan atau Priangan, sebagai tanah air suku
Sunda, serta untuk mengingat dan menghargai jasa-jasa dan perjuangan
pahlawan di wilayah bekas Negara Pasundan. Ibu kota provinsi ini tetap
di Bandung. Kabupaten/Kota yang membentuk provinsi ini adalah sisa
pemekaran provinsi Jawa Barat, yaitu:
- Kota Bandung
- Kabupaten Bandung
- Kota Cimahi
- Kabupaten Cianjur
- Kota Sukabumi
- Kabupaten Sukabumi
- Kabupaten Purwakarta
- Kabupaten Subang
- Kabupaten Garut
- Kabupaten Sumedang
- Kota Tasikmalaya
- Kabupaten Tasikmalaya
- Kabupaten Ciamis
- Kota Banjar
Jika tidak jadi bergabung dengan DKI Jakarta Megapolitan, Kabupaten/Kota ini akan tetap bergabung dalam Provinsi Pasundan:
- Kota Depok
- Kota Bogor
- Kabupaten Bogor
Jika tidak jadi bergabung dengan Provinsi Cirebon, Kabupaten ini akan tetap bergabung dengan Provinsi Pasundan:
- Kabupaten Kuningan
- Kabupaten Majalengka
Pemekaran Provinsi Jawa Tengah
Provinsi Banyumas
Kabupaten/Kota yang mungkin bergabung kedalam provinsi ini meliputi :
- Kabupaten Banjarnegara
- Kabupaten Purbalingga
- Kabupaten Kebumen
- Kabupaten Banyumas
- Kabupaten Cilacap
- Kabupaten Brebes
- Kabupaten Tegal
- Kota Tegal
- Kabupaten Pemalang
Akan tetapi, Masyarakat Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes menolak wacana ini.
Beberapa kabupaten di wilayah ini juga berpotensi untuk dimekarkan
menjadikotadan kabupaten baru. Sesuai aspirasi yang berkembang di
masyarakat, di antaranya yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, Kabupaten
Majenang, Kota Purbalingga, Kota Banjarnegara, Kota Kebumen, Kota
Brebes, dan Kota Pemalang.
Luas wilayah calon provinsi ini adalah: 10.150 km² atau 31,19% dari
luas Jawa Tengah sekarang. Sedangkan jumlah penduduknya adalah ±
9.713.000 jiwa atau 32,48% dari penduduk Jawa Tengah. Sehingga
kepadatannya adalah 956 jiwa/km². Letak geografisnya adalah di sebelah
barat Provinsi Jawa Tengah, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa
Barat.
Daerah IstimewaSurakarta
Daerah Istimewa Surakarta atau Provinsi Surakarta sebetulnya pernah
berdiri sejak awal kemerdekaan hingga 16 Juni 1946. Status hukumnya
adalah
dibekukan untuk sementara, sesuai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16/SD Tahun 1946.
[6]
Latar belakang dibentuknya Daerah Istimewa ini karena keistimewaan
Surakarta yang merupakan salah satu pusat kebudayaan Jawa yaitu
Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran.
Wacana penghidupan kembali provinsi atau daerah istimewa di wilayah ini semakin menguat.
Kabupaten/Kota yang kemungkinan akan bergabung meliputi:
- Kabupaten Boyolali
- Kabupaten Karanganyar
- Kabupaten Klaten
- Kota Surakarta
- Kabupaten Sragen
- Kabupaten Sukoharjo
- Kabupaten Wonogiri.
Selain menggabungkan kabupaten/kota di atas juga terdapat wacana
menggabungkan Karesidenan Madiun di Jawa Timur ke dalam provinsi ini,
dengan catatan provinsi ini bukan daerah istimewa, namun DPRD Jawa Timur
menolak penggabungan ini
. Kabupaten/Kota tersebut adalah:
- Kabupaten Madiun
- Kota Madiun
- Kabupaten Magetan
- Kabupaten Ngawi
- Kabupaten Ponorogo
- Kabupaten Pacitan
Provinsi Muria Raya
Kabupaten/Kota yang mungkin bergabung adalah Kabupaten Kudus,
Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora,
Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, dengan pusat pemerintahan di Kota
Kudus.
Beberapa kabupaten di wilayah ini juga berpotensi untuk dimekarkan
menjadi kotadan kabupaten baru. Sesuai aspirasi yang berkembang di
masyarakat, di antaranya yaitu Kota Kudus, Kota Cepu, Kota Lasem, Kota
Purwodadi, Kabupaten Randublatung (Blora Selatan), Kota Jepara, Kota
Pati, Kabupaten Kedungjati (Grobogan Barat), Kabupaten Kalinyamat
(Kalinyamatan),Kabupaten Kalingga (Keling) dan Kepulauan Karimunjawa.
Di wilayah ini terdapat berbagai industri besar dan kecil, seperti
perusahaan rokok (Djarum, Nojorono, Sukun dll.) di Kabupaten Kudus,
perusahaan makanan PT. Garudafood dan Dua Kelinci di Kabupaten Pati,
perusahaan kertas Pusaka Raya (PURA) di Kudus, dan lain-lain. Potensi
kayu (Perhutani) di Kabupaten Grobogan, Blora dan Rembang juga menjadi
andalan wilayah ini. Begitu juga potensi di bidang pariwisata di hampir
merata seluruh kabupaten, baik wisata alam (pegunungan, pantai, laut)
maupun wisata religi. Di wilayah ini terdapat petilasan 3 dari anggota
walisongo, yaitu Sunan Kudus, Sunan Muria dan Sunan Kalijogo.
Di wilayah ini dahulu terdapat tiga kerajaan besar, yaitu:
- Kerajaan Kalingga Pura (yang terkenal dengan ratunya yang bernama
Ratu Shima, diperkirakan terletak di utara gunung Muria, daerah
Kecamatan Keling (sekarang).
- Kerajaan Kalinyamat, yang didirikan oleh Sunan Hadiri dan Ratu
Kalinyaat di Kota Kalinyamat yang sekarang bernama Kecamatan
Kalinyamatan, tepatnya di desa Kriyan.
- Kerajaan Demak, yang didirikan oleh Raden Fatah, yang juga menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta.
Letak geografisnya berada di pesisir utara sebelah timur dari
Provinsi Jawa Tengah, dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa
Timur.
Pemekaran Jawa Timur
Provinsi Madura
Pada 26 Agustus 2007 diselenggarakan Musyawarah Besar III Masyarakat
Madura Se-Indonesia di Hotel J.W. Marriot Surabaya, yang mengagendakan
penguatan wacana pembentukan provinsi Madura yang terpisah dari Jawa
Timur. Kabupaten yang direncanakan akan menjadi bagian dari Provinsi
Madura itu adalah seluruh kabupaten yang ada di Pulau Madura, yakni
meliputi:
- Kabupaten Bangkalan
- Kabupaten Pamekasan
- Kabupaten Sampang
- Kabupaten Sumenep
Provinsi Blambangan atau Provinsi Banyuwangi
Provinsi Blambangan atau disebut juga provinsi Banyuwangi diajukan
untuk menjadi provinsi tersendiri terpisah dari Jawa Timur, karena
secara historis kawasan di ujung timur Jawa Timur merupakan kawasan yang
memiliki budaya tersendiri. Sejak masa Majapahit Kadipaten Lumajang
maupun Kerajaan Blambangan merupakan bagian yang cukup independen dari
pengaruh kekuasaan pusat. Kebudayaannya dipengaruhi kebudayaan Hindu
Jawa kuno, memiliki hubungan politik dan budaya dengan Bali, dan kini
dipengaruhi kebudayaan Islam melalui pesantren yang banyak berkembang di
Situbondo dan Bondowoso. Pada masa Hindia Belanda, kawasan ini disebut
keresidenan
Blambangan Oost-Hoek. Kawasan ini dihuni suku asli
yakni suku Osing dan suku Tengger, keduanya merupakan sub-suku Jawa.
Sementara di pesisir utaranya banyak dihuni suku Madura dan di sisi
baratnya dihuni suku Jawa. Beberapa kabupaten/kota yang membentuk
provinsi baru ini:
- Kabupaten Banyuwangi
- Kabupaten Situbondo
- Kabupaten Bondowoso
- Kabupaten Probolinggo
- Kabupaten Jember
- Kabupaten Lumajang
- Kabupaten Pasuruan
Provinsi Jawa Utara
Beberapa kabupaten di Jawa Timur \berpotensi menjadi sebuah provinsi
baru. Potensi yang dimiliki seperti pertambangan, industri, pertanian,
perikanan, kelautan, serta pariwisata. Kabupaten yang membentuk provinsi
ini antara lain meliputi:
- Kabupaten Gresik
- Kabupaten Lamongan
- Kabupaten Tuban
- Kabupaten Bojonegoro
Beberapa kotadi Jawa Tengah juga berpotensi masuk ke Provinsi Jawa Utara :
- Kabupaten Rembang
- Kabupaten Kudus
- Kabupaten Demak
- Kabupaten Pati
- Kabupaten Jepara.
Pemekaran Kalimantan Barat
Provinsi Kapuas Raya
Calon Provinsi Kapuas Raya meliputi daerah hulu sungaiKapuas, yang meliputi :
- Kabupaten Sintang
- Kabupaten Melawi
- Kabupaten Kapuas Hulu
- Kabupaten Sanggau
- Kabupaten Sekadau.
Dan akan ditambah kabupaten-kabupaten ataukotayang rencana akan dimekarkan, antara lain:
- KotaSintang
- Kabupaten Sintang Utara
- Kabupaten Sintang Timur
- Kabupaten Sentarum
- KotaPutussibau.
ProvinsiKalimantanBarat Daya
Calon Provinsi Kalimantan Barat Daya meliputi wilayah yang sebelumnya
adalah Kabupaten Ketapang, yang sekarang menjadi Kabupaten Ketapang dan
Kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya akan dimekarkan dengan penambahan
wilayah, antara lain: Kabupaten Kayong Selatan (yang beribukota di
Kendawangan), Kabupaten Sendai, Kota Ketapang dan Kabupaten Manis Mata.
Pemekaran Kalimantan Tengah dan Selatan
Provinsi Barito Raya
Provinsi Barito Raya didukung masyarakat sepanjang sungai Barito yaitu :
- Barito Utara
- Barito Selatan
- Barito Timur
- Murung Raya
- Barito Kuala.
Selain Barito Kuala yang masuk provinsi Kalimantan Selatan, yang
lainnya termasuk Kalimantan Tengah. Kendala yang masih dihadapi dalam
pembentukan Provinsi Barito Raya yaitu, perjuangan di bangku DPR RI
memerlukan proses yang panjang, peran serta masyarakat di 5 kabupaten,
kesediaan Propvinsi Kal-Sel melepas kabupaten Barito Kuala, struktur
pemerintahan yang baru, dan menetapkan secara bersama letak/tempat
Ibukota Provinsi agar tidak terjadi perebutan antara 5 kabupaten.
Provinsi Kotawaringin Raya
Provinsi Kotawaringin Raya didukung oleh masyarakat bekas swapraja
Kotawaringin (bekas wilayah Kesultanan Kotawaringin) di Kalimantan
Tengah yang wilayahnya meliputi Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur,
Sukamara, Lamandau, Seruyan dan Katingan. Selain itu juga akan memasukan
wilayah kabupaten Ketapang di Kalimantan Barat yang merupakan bekas
wilayah Kerajaan Sukadana.
Pemekaran Kalimantan Timur
Provinsi Kalimantan Utara
Kalimantan Utara (Kaltara) dahulu merupakan kawasan Kerajaan Tidung
dan Kesultanan Bulungan di Kalimantan Timur yang wilayahnya meliputi :
- Kota Tarakan
- Kabupaten Bulungan
- Kabupaten Malinau
- Kabupaten Nunukan
- Kabupaten Tana Tidung
Sebelumnya Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten yang ingin
bergabung dengan Kalimantan Utara, namun setelah terbentuknya Kabupaten
Tana Tidung maka Berau tidak bergabung dengan Kaltara. Rapat terakhir
tentang pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ini adalah Rapat Dengar
Pendapat Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
dan Pemerintah Kabupaten/Kota Calon Provinsi Kalimantan Timur pada
Kamis, 26 Mei 2011.
Adapun beberapa daerah lagi yang akan dimekarkan dan satu wilayah akan digabungkan yaitu sebagai berikut :
- Sebatik dan Sebatik Barat serta akan dimekarkan beberapa kecamatan
lagi yang akan berpisah dari Kabupaten Nunukan dan membentuk Kota
Sebatik
- Krayan, Krayan Selatan, Lumbis, Sebuku dan beberapa kecamatan yang
akan dimekarkan untuk membentuk Kabupaten Krayan yang akan berpisah dari
Kabupaten Nunukan
- Kota Tanjung Selor merupakan ibukota Kabupaten Bulungan yang akan
menjadi ibukota Kalimantan Utara, sebelumnya ibukota Kalimantan Utara
akan berada di Kota Tarakan namun karena padatnya penduduk di Tarakan
dan kemacetan lalu lintas yang sering terjadi di kota yang sempit ini,
maka ibukota Kaltara di pindahkan di Tanjung Selor
- Pulau Bunyu yang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten
Bulungan yang ingin bergabung dengan Kota Tarakan karena masalah Pulau
Bunyu yang tidak diperhatikan oleh Kabupaten Bulungan
Pemekaran Sulawesi Tenggara
Provinsi Buton Raya
Provinsi Buton Raya merupakan strategi untuk mempercepat akselerasi
dalam mengejar ketertinggalan pembangunan. Wilayahnya sendiri mencakup
wilayah bekas Kesultanan Buton yakni:
- Kota Baubau
- Kabupaten Buton
- Kabupaten Buton Utara
- Kabupaten Wakatobi
- Kabupaten Bombana
- Kabupaten Muna
Di wilayah Buton Raya terdapat potensi telah dan dapat dikembangkan antara lain:
- Pertambangan (aspal, nikel, mangan, pasir besi, fosfat, minyak bumi, dan emas).
- Kelautan dan perikanan (mutiara, rumput laut, dan ikan laut).
- Pertanian (kakao, mete, kelapa, dan kopi).
- Kehutanan (jati dan rotan).
- Perhubungan (pelabuhan dan bandar udara).
- Pariwisata (taman laut nasional Wakatobi, Keraton Buton, Hutan Lambusango, dan kebudayaan etnis yang ada di Buton Raya).
Namun Kabupaten Muna menolak bergabung jika provinsi pemekaran dari
Sulawesi Tenggara ini bernama Buton Raya. Selain masalah penamaan,
Kabupaten Muna juga melakukan penolakan terhadap rencana penempatan
ibukota provinsi di Kota Baubau. Kabupaten Muna menginginkan nama
provinsi pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tenggara ini bernama Provinsi
Sulawesi Tenggara Kepulauan dengan ibukota provinsi bukan di Kota
Baubau. Kota Baubau diusulkan menjadi calon ibukota karena di antara
wilayah usulan Provinsi Buton Raya, Kota Baubau memiliki kesiapan
infrastruktur yang memadai sehingga bila provinsi ini terealisasi, maka
pembangunan ibukota tidak dibangun dari awal lagi dan dananya bisa
dialokasikan untuk membangun wilayah-wilayah Buton Raya yang masih
tertinggal. Sementara Kabupaten Bombana menolak untuk ikut bergabung
karena sebagian wilayahnya berada di jazirah Sulawesi Tenggara yang
akses terhadap ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Kendari lebih
mudah dicapai. Di sisi lain, ada sebuah dilema besar bagi masyarakat
Kabupaten Bombana yang berada di Pulau Kabaena, karena Kabaena memiliki
ikatan emosional, historikal, dan geografis tersendiri dengan Buton.
Perjuangan untuk pembentukkan Provinsi Buton Raya tak redup dengan
ditandai usaha pemekaran daerah baru di bumi 1000 benteng ini yaitu
Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan, bahkan tak menutup
kemungkinan Kabupaten Kabaena juga akan terbentuk untuk menjawab suara
provinsi baru di Sulawesi Tenggara sebab Kabaena sendiri telah memiliki 6
kecamatan yang memenuhi syarat membentuk kabupaten baru. Sementara
menunggu terealisasinya pembentukkan Provinsi Buton Raya, pembangunan
terus digenjot oleh daerah-daerah yang menyatakan setuju membentuk
Provinsi Buton Raya untuk membuktikan bahwa provinsi baru di Sulawesi
Tenggara ini memang layak untuk lahir.
Pemekaran Sulawesi Utara
Provinsi Bolaang Mongondow
Calon provinsi Bolaang Mongondow mencakup 4 kabupaten dan 1kota:
- Kabupaten Bolaang Mongondow
- Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- Kabupaten Bolaang Mongondow Tengah (dalam tahap proses pengajuan pemekaran)
- Kabupaten Bolaang Mongondow Barat (dalam tahap proses pengajuan pemekaran)
- Kota Kotamobagu
Pemekaran Sulawesi Selatan
Provinsi Luwu Raya
Provinsi ini merupakan wilayah bekas Kerajaan Luwu . Kabupaten/kota yang umungkin bergabung ke dalam provinsi ini meliputi :
- Kabupaten Luwu
- Kabupaten Luwu Utara
- Kabupaten Luwu Timur
- Kota Palopo
- Kabupaten Luwu Tengah (dalam proses pengajuan pemekaran)
Provinsi Tana Toraja
Provinsi ini merupakan wilayah penghuni asli Suku Toraja. Kabupaten/kota yang mungkin bergabung ke dalam provinsi ini meliputi :
- Kabupaten Tana Toraja
- Kabupaten Toraja Utara
- Kabupaten Toraja Barat (dalam proses pengajuan pemekaran)
- Kabupaten Toraja Timur (dalam proses pengajuan pemekaran)
- Kota Makale (dalam proses pengajuan pemekaran)
- Kota Rantepao (dalam proses pengajuan pemekaran)
Pemekaran Sulawesi Tengah
Provinsi Sulawesi Timur
Keinginan masyarakat yang bermukim di wilayah timur provinsi Sulawesi
Tengah untuk mendirikan provinsi sendiri terus bergolak. Rabu siang,
ratusan warga dan mahasiswa mendesak Gubernur Sulawesi Tengah untuk
segera mengeluarkan rekomendasi pemekaran provinsi Sulawesi Timur.
Pengunjukrasa mendesak gubernur Sulawesi Tengah lengser dari jabatan
bila tidak memberikan rekomendasi pemekaran provinsi Sulawesi Timur.
MassaDesak Gubernur MekarkanSulawesiTimur Palu – Keinginan masyarakat
yang bermukim di wilayah timur provinsi Sulawesi Tengah untuk
mendirikan provinsi sendiri terus bergolak. Rabu siang, ratusan warga
dan mahasiswa mendesak gubernur Sulawesi Tengah untuk segera
mengeluarkan rekomendasi pemekaran provinsi Sulawesi Timur.
Pengunjukrasa mendesak gubernur Sulawesi Tengah lengser dari jabatan
bila tidak memberikan rekomendasi pemekaran provinsi Sulawesi Timur.
Aksi yang dimulai dari depan rumah dinas gubernur Sulawesi Tengah di
Jalan Muhammad Hatta ini kemudian bergerak menuju kantor gubernur di
Jalan Sam Ratulangi. Mereka membawa sejumlah spanduk dan panflet serta
selebaran yang intinya mendesak agar Gubernur Sulawesi Tengah Banjela
Paliudju segera mengeluarkan rekomendasi pemekaran provinsi Sulawesi
Timur. Bahkan sebuah spanduk berisi tiga tuntutan rakyat Sulawesi Timur
bila aspirasi mereka tidak diterima yakni menolak membayar pajak, ajakan
mogok PNS dan pelengseran Gubernur Banjela Paliudju. Tampak pula
bendera yang sudah didesain sebagai bendera provinsi Sulawesi Timur.
Sambil berorasi secara bergantian, beberapa perwakilan melakukan
negosiasi dengan aparat polisi pamongpraja agar bisa diterima gubernur.
Proses pertemuan dengan gubernur baru dapat berlangsung sekitar satu jam
kemudian. Keinginan melakukan pemekaran ini sebenarnya sudah lama
bergulir. Hanya saja persyaratan pemekaran tidak terpenuhi. Salah
satunya adalah luas wilayah pemekaran tidak boleh lebih luas dari
provinsi induk, jumlah penduduk dan sebagainya. Kekurangan persyaratan
inilah yang membuat pihak gubernur tidak dapat memberikan rekomendasi
pemekaran provinsi Sulawesi Timur. Empat kabupaten yang menyatakan akan
bergabung pada pemekaran provinsi Sulawesi Timur yakni Kabupaten
Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-una dan
Kabupaten Morowali.Yang pantas menjadi ibukota adalah Luwuk.
Pemekaran Nusa Tenggara Barat
Provinsi Sumbawa
Wilayah P.Sumbawa termasuk pada wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat
dan berada di antara 115°49’-119°23’ Bujur timur dan 08°05’-09°09’
Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara :
Laut Jawa dan Laut Flores Sebelah Selatan : Samudera Indonesia Sebelah
Barat : Selat Alas/Pulau Lombok Provinsi NTB Sebelah Timur : Selat
Sape/Provinsi NTT Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki luas wilayah
sekitar 20.153,15 km2 dengan perincian:
- Pulau Lombok : 4.738,70 km2 (23.51% dari Luas NTB) dan
- Wilayah PulauSumbawa: 15.414.,45 km2 (76,49% dari Luas NTB)
Secara administrasi Provinsi NTB terbagi menjadi 8 Kabupaten dan 2Kota(lihat peta Provinsi Nusa Tenggara Barat).
Provinsi Lombok
Sisa provinsi Nusa Tenggara Barat jikaSumbawamemisahkan diri.
Pemekaran Nusa Tenggara Timur
Provinsi Flores
Sejak dua tahun lalu, wacana pembentukan provinsiFlores, sebagai
pemekaran dari provinsi NTT, menghangat. Wacana ini mendapat bentuknya
melalui Komite Perjuangan Pembentukan provinsi Flores (KP3F) yang
dibentuk di enam kabupaten di Flores dan Lembata. KP3F dibentuk,
terutama untuk melakukan sosialisasi sekaligus mengakomodir berbagai
aspirasi tentang pembentukan provinsi itu.
Bagi para pencetus, pembentukan provinsiFloressudah saatnya
dilakukan. Hampir sama dengan motivasi pembentukan kabupaten-kabupaten
baru, pembentukan provinsiFloresdilakukan dalam rangka efisiensi
pelayanan kepada masyarakat.
Dengan membentuk provinsi sendiri, para pejabat diFlorestidak harus
menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk menghadiri kegiatan-kegiatan
tingkat provinsi di Kupang. Mereka cukup menggunakan mobil untuk datang
ke ibukota provinsiFloresyang akan disepakati nantinya, biaya-biaya
perjalanan akan lebih hemat. Hal ini sangat berbeda jauh ketika setiap
pejabat dariFloresharus datang ke Kupang. Hal ini pun sangat berpengaruh
terhadap jumlah kesempatan setiap pejabat berada di daerahnya untuk
melayani kepentingan masyarakat.
Lebih meyakinkan lagi, para pencetus mengungkapkan bahwa pembentukan
provinsiFloresbukanlah gagasan baru, yang lahir di era reformasi.
Gagasan ini sudah muncul sejak pembentukan provinsi NTT pada tahun 1959
yang terus diperjuangan hingga akhir era 1960-an. Namun gagasan itu
seperti terkubur pada era Orde Baru yang mempraktekkan pemerintahan
sentralistik.
Oleh karena itu, para pencetus sangat yakin gagasan ini akan segera
terealisir. Keyakinan ini lahir dari kenyataan saat ini, di mana
kebebasan untuk menyatakan pendapat dan aspirasi, sangat dijunjung
tinggi. Yang patut diusahakan, bagaimana perjuangan itu mematuhi koridor
dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misalnya, dengan membentuk Komite
Perjuangan Pembentukan provinsi Flores (KP3F), mulai dari kabupaten
hingga pusat diJakarta.
Dalam dialog dengan anggota legislatif, eksekutif dan masyarakat
Kabupaten Lembata pada tanggal 13 Oktober 2002, Ketua FP3FL Jakarta,
Anton Enga Tifaona mengatakan bahwa pembentukan provinsiFloresbelum bisa
dilakukan dalam tahun 2002. Kemungkinan untuk pembentukan
provinsiFloresbaru terbuka kembali setelah pelaksanaan Pemilu 2004. Ini
terjadi karena rekomendasi pembentukan provinsiFloresini belum masuk ke
Komisi II DPR RI, sementara pendaftaran pemekaran wilayah provinsi dan
kabupaten/kota ditutup pada tanggal 31 Oktober 2002. Akan tetapi setelah
Pemilu 2004 pun cita-cita itu belum dapat terwujud. Rupanya
masyarakatFloresdan Lembata perlu menunggu hingga Pemilu 2009 atau
bahkan Pemilu 2014.
Berkaitan dengan persiapan panjang menuju Provinsi Flores dalam
tahun-tahun mendatang, beberapa pengamat menuturkan bahwa ada dua hal
sensitif yang terlebih dahulu dicari titik temunya. Keduanya adalah
calon ibukota provinsi dan suksesi kepemimpinan. Kedua hal ini dikatakan
berpotensi menimbulkan gesekan dalam masyarakat antarkabupaten.
Dalam pertemuan-pertemuan FP3FL,kotaEnde, Maumere, dan Mbay masuk
nominasi calon ibukota provinsi. Akan tetapi segera terjadi polarisasi
dalam masyarakat berkaitan dengan calon ibukota ini. Kabupaten-kabupaten
di Flores Barat (Kab. Ngada, Kab. Nagekeo, Kab. Manggarai, Kab.
Manggarai Barat, dan Kab. Manggarai Timur) umumnya mendukung Mbay
(kotakab. Nagekeo) sebagai ibukota provinsi. Sedangkan Kab. Flores
Timur, Kab. Lembata, dan calon Kab. Adonara mendukung Maumere (kotakab.
Sikka). Oleh beberapa tokoh Ende diusulkan menjadikotapelajar, budaya,
dan sejarah karena dari segi ketersediaan lahan, tidak memungkinkan. Di
tengah tahun 2007 masyarakt Flores,khususnya di perkotaan mendengar
kabar bahwa telah ada kesepakatan di antara para tokoh masyarakat Flores
untuk menjadikan Maumere sebagai calon tunggal ibukota ProvinsiFlores.
Sekurang-kurangnya ada 2 alasan yang dikemukakan, pertama, pembangunan
infrastrukur di kota Maumere cukup memadai, sehingga jika provinsi baru
ini terbentuk, ibukota Provinsi tidak dibangun dari nol. Sebaliknya,
akan dibutuhkan dana yang sangat besar untuk membangun Mbay dari nol.
Sebagaimana diketahui, Mbay sebagai kota kabupaten Nagekeo yang baru
saja diresmikan membutuhkan dana yang cukup besar untuk membangun
infrastruktur pemerintahannya, belum terhitung fasilitas publik lainnya
sebagaimana layaknya sebuah kota kabupaten. Dan hal itu tentu harus
dilakukan secara bertahap dari tahun ke tahun. Alasan kedua,sejak dulu
Mbay telah dikenal sebagai lumbung berasnya Provinsi NTT. Maka, jika
Mbay ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Flores, ke depan tentu
pembangunan sebuah ibukota provinsi akan menuntut alih guna lahan yang
cukup pesat dari lahan pertanian (persawahan) menjadi pemukiman,
industri, dan komersial sebagaimana terjadi pada ibukota-ibukota
provinsi lainnya. Jika hal ini terjadi pada Mbay, tentu pemda-pemda di
Flores perlu mendatangkan beras lebih banyak lagi dariSulawesiuntuk
menghindari kekurangan beras di Flores.
Apabila Provinsi Flores terbentuk maka kabupaten-kabupaten yang
bergabung di dalamnya dari barat ke timur berturut-turut yakni kab.
Manggarai Barat, kab. Manggarai, kab. Manggarai Timur, kab. Ngada, kab.
Nagekeo, kab. Ende, (calon)kotaEnde, kab. Sikka, (calon)kotaMaumere,
kab. Flores Timur, kab. Lembata, dan (calon) kab. Adonara. Jadi ada 9
kabupaten definitif dan 1 calon kabupaten serta 2 calonkota.
Provinsi Sumba
Jika wacana pemekaran provinsi Nusa tenggara Timur terjadi, terdapat
beberapa kemungkinan mengenai status administrasi Pulau Sumba.
- Pulau Sumba dapat bergabung denganFloresmembentuk provinsi Nusa Tenggara Tengah
- Tetap bersama Timor Barat dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Membentuk provinsi tersendiri, Provinsi Sumba
Provinsi Timor Barat
Jika wacana pemekaran provinsi Nusa tenggara Timur terjadi, terdapat
beberapa kemungkinan mengenai status administrasi Timor Barat.
- Bersama pulauSumbatetap dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Jika Sumba memilih bergabung denganFlores, Timor Barat membentuk
provinsi tersendiri, Provinsi Timor Barat atau Provinsi Nusa Tenggara
Timur
Pemekaran Provinsi Maluku
Provinsi Maluku Tenggara Raya
Provinsi ini direncanakan terletak di bekas Kabupaten Maluku Tenggara
di Provinsi Maluku.Kabupaten/kota yang bergabung ke dalam provinsi
ini :
- Kabupaten Maluku Tenggara
- Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- Kabupaten Kepulauan Aru
- Kabupaten Maluku Barat Daya
- Kota Tual
Provinsi Maluku Tenggara Barat
Provinsi ini direncanakan beribukota di Saumlaki, Pulau Yamdena.
Pemekaran Provinsi Papua Barat
Provinsi Papua Barat Daya
Provinsi ini akan digabung oleh beberapa kabupaten/kota meliputi :
- Kabupaten Sorong
- Kabupaten Sorong Selatan
- Kabupaten Maybrat
- Kabupaten Tambrauw
- Kota Sorong
Pemekaran Papua
Provinsi Papua Tengah
Provinsi ini sebetulnya pernah berdiri sejak awal tahun 2000 karena
provinsi ini tidak disetujui oleh DPR RI.Wacana penghidupan kembali
provinsi di wilayah ini semakin menguat.
Kabupaten/kota yang akan bergabung meliputi :
- Kabupaten Biak Numfor
- Kabupaten Yapen
- Kabupaten Nabire
- Kabupaten Paniai
- Kabupaten Supiori
- Kabupaten Mimika
- Kabupaten Waropen
- Kabupaten Dogiyai
- Kabupaten Deiyaidan
- Kabupaten Intan Jaya
Provinsi Papua Timur
Untuk nama Provinsi Papua pun akan diganti menjadi Provinsi Papua
Timur . Dulu wilayah Provinsi Papua Timur merupakan wilayah bekas
Kabupaten Jayapura. Kabupaten/kota yang mungkin bergabung ke dalam
provinsi ini meliputi :
- Kabupaten Jayapura
- Kabupaten Sarmi
- Kabupaten Keerom
- Kabupaten Mamberamo Raya
- Kota Jayapura
Provinsi Papua Selatan
Provinsi Papua Selatan meliputi wilayah yang sebelumnya adalah Kabupaten Merauke . Kabupaten di provinsi ini meliputi :
- Kabupaten Merauke
- Kabupaten Boven Digoel
- Kabupaten Mappi
- Kabupaten Asmat
Selanjutnya akan dimekarkan dengan satu kotayaitu Kota Merauke.
Provinsi Pegunungan Tengah
Masyarakat di sekitar Pegunungan Jayawijaya menginginkan pembentukan
provinsi tersendiri.Kabupaten yang mungkin bergabung ke dalam provinsi
ini meliputi :
- Kabupaten Jayawijaya
- Kabupaten Yahukimo
- Kabupaten Pegunungan Bintang
- Kabupaten Tolikara
- Kabupaten Lanny Jaya
- Kabupaten Mamberamo Tengah
- Kabupaten Nduga
- Kabupaten Yalimo
- Kabupaten Puncak
- Kabupaten Puncak Jaya
Supersemar Versi AD
Supersemar Versi Lain 
